MANAJEMEN ORGANISASI

Dalam membangun sebuah organisasi baru, sering muncul kecenderungan untuk segera melebarkan jaringan kerja organisasi ke seluruh wilayah negeri. Hal ini sering dilakukan tanpa memperhatikan kelangkaan dan keterbatasan kader organisasi, dimana mereka pun seringkali masih berpencaran di mana-mana. Sebagai akibatnya, organisasi tidak mampu merecruit anggota-anggota baru. Meskipun organisasi berhasil membangun sistem jaringan yang kuat dalam jangka beberapa tahun saja, namun ia gagal dalam membangun basis yang kuat di setiap kota industri terpenting.   

Kepemimpinan Organisasi Sentralisasi maksimum aktivitas organisasi tidak akan bisa dicapai hanya dengan membangun sistem kepemimpinan skematik, dengan mengumpulkan sejumlah besar group organisasi yang tersusun dari bawah ke atas. Yang harus dilakukan di kota-kota besar, sebagai pusat kehidupan ekonomi, politik dan jaringan komunikasi/tansportasi, adalah meluaskan jaringan ke seluruh wilayah ekonomi politik yang mengelilingi dan atau berada di sebuah kota. Pusat organisasi massaharus berkedudukan di kota industri terbesar pada suatu wilayah/lokal. Dari sinilah ia harus mengarahkan seluruh pekerjaan organisasi dan politik di sublokal-sublokalnya. Disamping itu organisasi harus menjaga kontak yang erat dengan anggotanya dan massa mahasiswa yang bertempat tinggal di sub lokal yang bersangkutan.  Para organisator lokal, yang dipilih dalam konferensi lokal dan disepakati oleh pengurus pusat harianl Organisasi, harus memainkan peranan yang permanen dalam kehidupan organisasi di lokalnya. Pengurus lokal organisasi, sebagai pimpinan politik tertinggi di lokal yang bersangkutan, harus terus menerus diperkuat dengan anggota-anggotanya, dengan demikian akan memungkinkan Pengurus untuk menjaga kontaknya dengan massa. Begitu organisasi semakin berkembang maka pimpinan lokal organisasi harus benar-benar menjadi pimpinan politik seluruh aktivitas politik di lokalnya. Sehingga Pengurus lokal organisasi, bersama-sama dengan Pengurus Pusat, akan menjalankan kepemimpinan politik yang sebenarnya terhadap organisasi secara keseluruhan. Garis yang membatasi ruang lingkup lokal organisasi tidak ditentukan menurut garis batas wilayah geografisnya. Faktor yang paling menentukan adalah bahwa Pengurus lokal organisasi harus selalu dalam posisi mengarahkan seluruh aktivitas sub-komite lokalnya dengan mekanisme kerja yang seragam. Dan, jika inipun tidak mungkin dilaksanakan, maka Pengurus lokal harus segera dipecah untuk membuat satu atau dua Pengurus lokal yang baru.  Di kota-kota besar, jika memang diperlukan, perlu dibentuk berbagai organ yang menghubungkan berbagai Pengurus lokal ini dengan Pengurus Pusat. Dalam situasi-situasi tertentu, jika diperlukan, organ-organ penghubung ini diberi kepemimpinan (sebagai contoh adalah organisasi di kota besar yang memiliki banyak anggota). Akan tetapi hal ini jangan sampai mendorong teradinya desentralisasi.  Organisasi secara keseharian berada di bawah kepemimpinan Pengurus Pusat. Arahan dan resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Pengurus pusat akan disampaikan kepada Pengurus-pengurus wilayahl organisasi, atau kemudian disampaikan kepada sejumlah komite khusus, atau kepada seluruh organisasi organisasi. Arahan maupun resolusi-resolusi tadi akan mengikat organisasi dan juga, tentu saja, seluruh anggota organisasi.  Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres organisasi dan bertanggungjawab kepadanya. Untuk mengkaji situasi politik secara umum dan memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan organisasi, maka perlu juga dihadirkan para wakil setiap organ lokal dalam forum presidium nasoinal yang diadakan secara reguler untuk mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan seluruh organisasi. Untuk alasan ini juga, perbedean-perbedaan pendapat dalam melihat persoalan taktik yang serius terwakili dalam forum presidium nasional.  Setiap pimpinan organisasi harus mengorganisasi pembagian kerja secara efektif. Dengan demikian akan memungkinkan organisasi untuk mengarahkan pekerjaan sebaik mungkin. Oleh karenanya, perlu untuk membentuk badan-badan khusus yang menangani berbagai kerja organisasi (propaganda, distribusi koran, informasi, kurir dan semacamnya). Kontrol Organisasi Pengurus lokal organisasi, dan juga Pengurus Pusat, mengontrol aktivitas dan komposisi seluruh organ yang berada di bawahnya. Untuk ini Pengurus pusat harus selalu melakukan pertukaran pekerjaan bagi anggota-anggota organisasi yang menempati posisi-posisi tertentu (para editor, organisator, propagandis dan sebagainya), melakukan pemindahan antar kota, sejauh hal ini bisa memperlancar pekerjaan organisasi. Para editor maupun propagandis juga harus terlibat dalam salah satu group kerja tertentu.  Pengurus pusat organisasi harus selalu memperoleh laporan yang lengkap dari seluruh organ dibawahnya, group-group yang ada maupun dari individu-individu anggota organisasi. Para wakil dan delegasi pengurus pusat berhak menghadiri semua pertemuan dan sidang-sidang yang diselenggarakan organ-organ yang ada dibawahnya maupun diskusi group-group. Dalam kesempatan-kesempatan seperti ini, para delegasi memiliki hak veto.  Pengurus Pusat harus selalu memiliki delegasi (komisaris) yang akan membawa instruksi maupun informasi dari Pengurus Pusat kepada berbagai organ lokasl maupun sejumlah group yang berkaitan dengan persoalan politik dan organisasional. Hal ini disampaikan baik melalui hubungan surat-menyurat maupun komunikasi lisan.  Pengurus Pusat maupun organ-organ lokal harus memiliki komisi-komisi revisi yang terdiri dari kawan-kawan yang terlatih dan berpengalaman. Tugas komisi semacam ini adalah mengontrol dana dan keuangan (auditing) organisasi.  Masing-masing organisasi, cabang organisasi maupun individu-individu anggota mempunyai hak untuk sewaktu-waktu menyampaik

UU BPJS Dinilai Tak Jamin Hak Buruh

Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) menggugat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dinilai tidak memberikan jaminan penuh kepada para buruh.
"Hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan jaminan sosial didapatkan hanya jika pemberi kerja mendaftarkan buruh atau pekerja," demikian FISBI melalui penasihat hukum Andi Asrun dalam permohonannya pada uji materi UU BPJS.

Pasal 5 ayat 1 UU BPJS berbunyi, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".  Dengan demikian, kata Andi, walaupun dalam UU BPJS diberikan sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja dalam mendaftarkan keikutsertaan pekerjaannya dalam jaminan sosial tenaga kerja, tetap saja itu belum memberikan jaminan bahwa pekerja atau buruh memperoleh haknya.

Hafidz Tak Sependapat Dengan Dua Ahli APINDO

Pengujian sejumlah pasal mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia(APINDO) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (23/01/2014), dengan agenda mendengarkan keterangan Payaman Simanjuntak dan Atje, dua ahli bidang ketenagakerjaan yang diajukan oleh pemohon.

Demo Buruh Nasional: Derita Kaum Proletar?

Beberapa hari yang lalu, tepatnya 31 Oktober-1 November 2013, para buruh di berbagai wilayah Indonesia melakukan demo besar-besaran. Aksi turun kejalan ini barangkali akan dilanjutkan kembali. Bahkan, para buruh menjanjikan bahwa rangkaian ini tidak akan berakhir sampai Pemerintah mengabulkan tuntutan kenaikan UMP/UMK. Sesungguhnya inti permohonan mereka cukup simplistik. Kaum buruh hanya ingin menikmati geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tetap ‘bertahan hidup’. Tapi, nominal yang diajukan mereka menimbulkan kecaman berbagai pihak. Angka paling fantastis adalah tuntutan buruh 50%, misalnya di Bintan berkisar 2,8 juta rupiah dari sebelumnya 1,9 juta. 

Pengamat: nilai riil upah buruh terus turun

Perhitungan upah minimum akan mempertimbangkan angka KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas.

Walau upah buruh terus mengalami kenaikan, nilai riil upah diperkirakan terus mengalami penurunan sehingga buruh termiskinkan secara struktural, kata pengamat.

"KITAB TIDAK SUCI Pedoman Baku Pemimpin ORBA dan REFORMASI"

Tulisan ini saya buat pada 28 Mei 2013 pukul 3:32 wib
dan memang begitulah PEMIMPIN Negri ini berpedoman...

jadi bila kalian TETAP ingin melanjutkan cara perjuangan ini dengan berdialog dan diskusi ya silahkan, tapi bersiaplah untuk TETAP GAGAL dan KECEWA karena ditipu dan dikhianati......!!!

Buruh Gelar Dialog Kebangsaan di Istora

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar dialog kebangsaan yang digelar di Istora Senaya, Jakarta Selata, Senin (21/10). 

Ribuan buruh berkumpul untuk mendengarkan dialog dengan narasumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, pengamat ekonomi Rizal Ramli, Ketua KSPI Said Iqbal, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang, dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dr. Sulistyo.

Data BPS: Produktivitas Buruh Meningkat, Upah Ril Stagnan

Dalam berbagai kesempatan di media massa, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi menyatakan upah buruh naik, tapi produktivitas buruh tidak mengalami peningkatan. Pernyataan Sofyan bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik yang justru menyebutkan produktivitas buruh meningkat pesat, sementara upah ril cenderung tetap.

Perjuangan buruh Indonesia di koran Belanda "Metro", edisi 7 Oktober 2013

Kabar perjuangan buruh Indonesia di koran gratis terbesar di Belanda, "Metro", didistribusikan pada jutaan pengguna kereta hari ini, 7 oktober 2013, hari kerja layak sedunia.

For those who just missed the last copy or were outside the Netherlands today...
Our Page in Metro, daily 440,000 prints and 200,000 viewers on the internet, dedicated to the Indonesian Working Class Heroes!

INKONSTITUSIONAL!!!!! INPRES NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Sangat terang benderang bahwa Inpres No. 9 th 2013 ini melanggar UUD NRI th 1945. Dalam Diktum KEDUA angka 5 huruf d. Presiden memerintahkan Gubernur untuk menetapkan tahapan pencapaian KHL di daerahnya masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi KEMAMPUAN DUNIA USAHA.

[NASIONALISME BERUJUNG SKORSING]

Sangat tidak adil jika karena menyanyikan lagu Indonesia raya yang disertai hormat bendera merah putih 165 pekerja PT. Interbat mendapat sanksi skorsing menuju PHK.

Working class heroes (Bahasa Indonesia)

Pekerja dan Serikat Pekerja Memperjuangkan Keadilan Sosial dan Kerja Layak
Indonesia dan Kolombia adalah negara-negara yang ekonominya bertumbuh pesat, tapi pekerjaan serikat buruh di sana jauh dari aman. Namun berkat generasi baru pemimpin serikat buruh, maka terwujudlah hak berorganisasi dan berunding secara kolektif. Di Indonesia jutaan pekerja turun ke jalan. Dan perusahaan tambang batu bara terbesar di Kolombia tutup selama sebulan. Kekuatan serikat pekerja meningkat terus. Tapi untuk berapa lama lagi ? 

Film dokumenter ini menyorot sosok pemimpin serikat buruh di Indonesia dan Kolombia. Said Iqbal (Indonesia) dan Igor Karel Diaz ( Kolombia) sudah lama memperjuangkan hak kerja saudara sebangsa dan mereka berhasil. Emon, pekerja pabrik di Indonesia dan Luis, sopir truk di tambang batu bara Kolombia, juga menceritakan kisah mereka.

Working Class Heroes menunjukkan kenyataan sehari-hari pahlawan serikat pekerja di Indonesia dan Kolombia serta kegigihan mereka mewujudkan pembagian pertumbuhan ekonomi yang lebih adil.

Film dokumenter WORKING CLASS HEROES adalah karya sineas Huub Ruijgrok dan Arno van Beest. Diproduksi oleh World Report yang bekerjasama dengan FNV Mondiaal, Mei 2013.
©FNV Mondiaal 2013

www.fnvmondiaal.nl
Facebook: workingclassheroesdocumentary
Youtube : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AMn7ZATlawg

Ini dia Hitungan KHL Rp 3.7 Jt

Menghitung Cepat Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) Pekerja Lajang di DKI Jakarta

“ILO principles concerning the right to strike” ( Prinsip Dasar Tentang Hak Mogok )

Buku ini dikeluarkan oleh ILO dengan judul asli “ILO principles concerning the right to strike” ditulis pada tahun 2000 oleh Bernard GERNIGON, Alberto ODERO dan Horacio GUIDO.
Buku ini diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia menjadi Hak Mogok.

Parade Seni Buruh Bergema

Buruh Bekasi akan menggelar festival band buruh. Tidak hanya band yang akan tampil, kegiatan ini juga akan menjadi ajang konsolidasi diisi dengan orasi tokoh, lokal dan nasional. “Rencananya juga akan menampilkan tari-tarian,” ujar Sekretaris KC FSPMI Bekasi Mike Latuwael.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua KC FSPMI Bekasi Obon Tabroni menghimbau kepada warga Bekasi untuk hadir dalam acara ini. “Kami tidak membatasi siapapun yang hadir besok di acara parade musik buruh. Kalaulah kepanitiaan dan segalanya kami yang menyiapkan, itu hanyalah faktor teknis. Sesungguhnya besok adalah harinya buruh Bekasi untuk sama-sama bergembira, belajar, dan berkonsolidasi.” ujarnya.

Ekonomi Politik: Pengertian Upah Layak

Belajar lah ekonomi-politik:

Pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah: apa pengertian pokok dari “upah sehari yang layak bagi kerja sehari yang layak” ? Orang bisa saja mengatakan, yang dimaksud dengan upah sehari kerja, dalam kondisi normal adalah jumlah yang diperlukan oleh pekerja untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Sedangkan kerja sehari yang layak adalah lamanya hari kerja dan intensitas/keseksamaan kerja yang dicurahkan sehari penuh tanpa menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja pada hari berikutnya dan seterusnya. 

[POLITIK]: STRATEGI BARU PERJUANGAN BURUH

Kenapa kita harus berpolitik ??

Sadarkah kita... manusia hidup sehari-hari tak bisa lepas dari “politik”. Semua kebijakan yang ada adalah produk politik. Dari urusan terkecil sehari-hari, sebut saja misalnya harga cabe, pupuk, biaya sekolah, biaya kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Dalam bidang ketenagakerjaan misalnya upah, sistem kerja dan hak-hak buruh lain juga produk politik. Oleh karena itu, agar produk kebijakan yang ada berpihak kepada kaum buruh/rakyat kecil, kita semua tak boleh apatis terhadap politik. Tak boleh urusan politik hanya dipasrahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal tanpa mandat yang jelas .

Neoliberalisme dan Perjuangan Buruh

Perbincangan mengenai nasib buruh tidak akan pernah mendapati ujung, ketika kompetisi modal diberi ajang yang lebar; ketika sistem memberikan penghormatan terhadap kepemilikan pribadi. Dan eksploitasi membabibuta terhadap buruh bisa diawali dari fakta ini, dimana buruh sudah dipandang sebagai komoditas yang bebas diperlakukan untuk melipatgandakan keuntungan dari modal yang telah ditanam.

Apa Neoliberalisme Itu?

* Amerika Latin
* Analisa
* Ekonomi Politik

"Neo-liberalisme" adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang meluas sejak sekitar 25 tahun terakhir ini. Walaupun kata tersebut jarang didengar di Amerika Serikat, Anda dapat melihat efek neoliberalisme secara jelas di sini dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. "Liberalisme" dapat mengacu pada ide-ide politik, ekonomi, atau bahkan relijius. Di AS, liberalisme politik merupakan strategi untuk menghindari konflik sosial. Ia dipresentasikan kepada rakyat miskin dan pekerja sebagai sesuatu yang progresif dibandingkan konservatif atau sayap Kanan. Liberalisme ekonomi berbeda. Politikus konservatif yang mengatakan bahwa mereka membenci kaum "liberal" -- artinya dalam hal politik -- tidak memiliki masalah dengan liberalisme ekonomi, termasuk neoliberalisme.

Relasi Buruh-Majikan-Negara Hari Ini

Berbicara mengenai buruh haruslah diawali dengan logika relasi yang terjadi antara buruh dan majikan. Dalam relasi buruh-majikan, posisi buruh selalu subordinatif terhadap majikan. Hal ini merupakan akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi yang selanjutnya memunculkan ketidakseimbangan dalam kekuasaan politik.