Mars FSPMI Kami buruh fspmi Berjuang di sini karena hati kami Bukan karena digaji atau ingin dipuji Kami berjuang karena hak asasi Kami buruh fspmi Siang malam tetap mengabdi Tak peduli hujan tak peduli panas Susah senang ya solidarity Reff: Di sini bukan tempat buruh malas Atau mereka yang biasa tidur pulas Di sini tempatnya para pejuang Yang berjuang dengan keikhlasan Lawan lawan lawan lawan lawan Lawan lawan lawan sampai menang Satu komando wujud kekompakan Sabar dan loyal itu kewajiban Sekuat mental baja sukarela berkorban Berjuang dalam satu barisan Solidarity forever Solidarity forever Solidarity forever For the union make us strong.
Tampilkan postingan dengan label Berita Buruh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Buruh. Tampilkan semua postingan

Selasa, 22 April 2014

KSPI Tantang Capres Penuhi 10 Tuntutan Buruh


Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menantang calon presiden RI untuk memenuhi hak-hak buruh yang belum terpenuhi. Untuk itu, KSPI berencana menggelar unjuk rasa dengan berjalan dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara pada peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei 2014 mendatang.

"Isu prioritasnya perjuangan kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan perubahan item komponen hidup layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (22/4/2014), di Jakarta.

Sabtu, 25 Januari 2014

Hafidz Tak Sependapat Dengan Dua Ahli APINDO





Pengujian sejumlah pasal mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia(APINDO) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis (23/01/2014), dengan agenda mendengarkan keterangan Payaman Simanjuntak dan Atje, dua ahli bidang ketenagakerjaan yang diajukan oleh pemohon.

Sabtu, 26 Oktober 2013

GRL DUKUNG TUNTUTAN SISTEM UPAH LAYAK NASIONAL


Gerakan Rakyat Lampung (GRL) akan melakukan aksi pada 28 Oktober 2013 sebagai bentuk dukungan untuk menuntut pemerintah memberlakukan sistem upah layak nasional pada 2014.
Humas GRL Deni Kurniawan, di Bandarlampung, Sabtu, mengatakan, aksi tersebut merupakan pemanasan sebelum kegiatan puncak mogok nasional oleh kaum buruh pada 31 Oktober 2013. 

Senin, 21 Oktober 2013

PERNYATAAN SIKAP – Solidaritas Mahasiswa Dukung Mogok Nasional (SM-MONAS) Kampus Sospol, Kampus UI Depok, 21 Oktober 2013.


“DUKUNG PERJUANGAN BURUH UNTUK MOGOK NASIONAL 2013!!!”
Pada 28-30 Oktober 2013, Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) berencana akan Mogok Nasional. Mogok tersebut dilakukan untuk merespon tiga tuntutan utama mereka, yaitu:
1) Naikkan Upah Minimum Provinsi 50% dan 3,7 juta untuk DKI Jakarta,
2) Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing, dan
3) Wujudkan jaminan sosial universal untuk seluruh rakyat Indonesia.

Buruh Gelar Dialog Kebangsaan di Istora


Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar dialog kebangsaan yang digelar di Istora Senaya, Jakarta Selata, Senin (21/10). 
Ribuan buruh berkumpul untuk mendengarkan dialog dengan narasumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, pengamat ekonomi Rizal Ramli, Ketua KSPI Said Iqbal, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang, dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dr. Sulistyo.

Rabu, 09 Oktober 2013

Kenaikan Upah Minimum 50% Itu Rasional


Saat ini, kaum buruh sedang melakukan perjuangan menuntut kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50% dan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp3,7 juta. Para pengusaha pun menentang tuntutan kenaikan upah tersebut. Salah satu alasan mereka, tuntutan kenaikan upah 50% itu tidak rasional dan bisa menyebabkan PHK. Krisis mata uang Rupiah yang saat ini sedang melanda Indonesia pun dijadikan alasan. Muncul wacana yang mencitrakan buruh sebagai pihak yang memaksakan kehendak dan egois. Pertanyaannya, betulkah kenaikan upah minimum 50% itu tidak rasional?

Selasa, 08 Oktober 2013

In actie voor eerlijk werk in Indonesië

Perjuangan buruh Indonesia di koran Belanda "Metro", edisi 7 Oktober 2013


Kabar perjuangan buruh Indonesia di koran gratis terbesar di Belanda, "Metro", didistribusikan pada jutaan pengguna kereta hari ini, 7 oktober 2013, hari kerja layak sedunia.
For those who just missed the last copy or were outside the Netherlands today...
Our Page in Metro, daily 440,000 prints and 200,000 viewers on the internet, dedicated to the Indonesian Working Class Heroes!

Rabu, 02 Oktober 2013

INKONSTITUSIONAL!!!!! INPRES NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA


Sangat terang benderang bahwa Inpres No. 9 th 2013 ini melanggar UUD NRI th 1945. Dalam Diktum KEDUA angka 5 huruf d. Presiden memerintahkan Gubernur untuk menetapkan tahapan pencapaian KHL di daerahnya masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi KEMAMPUAN DUNIA USAHA.

Selasa, 01 Oktober 2013

[NASIONALISME BERUJUNG SKORSING]


Sangat tidak adil jika karena menyanyikan lagu Indonesia raya yang disertai hormat bendera merah putih 165 pekerja PT. Interbat mendapat sanksi skorsing menuju PHK.

Sabtu, 21 September 2013

FSPMI Desak MA Tolak PK Terpidana "Upah Murah"


DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mendesak Mahkamah Agung untuk menolak Peninjauan Kembali yang diajukan pengusaha Surabaya Tjioe Christina Candra yang dipidana setahun oleh MA karena membayar upah buruh secara murah di bawah upah minimum.
"Pada 17 Juli 2013, terpidana Tjioe Christina Candra telah dieksekusi oleh Tim Kejari Surabaya dan dijebloskan ke Rutan," kata Sekretaris Umum Serikat Pekerja Aneka Industri FSPMI Jamaludin di Surabaya, Jumat.

Minggu, 15 September 2013

JAMSOSTUM !! Tolak Rezim upah Murah !!



Siaran Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  5 September 2013, menuntut :

1. Naikkan Upah 50% secara nasional & 3.7 juta untuk Jakarta. Tolak Inpres upah murah dan tolak seluruh rekomendasi rapat ilegal forum pengupahan di Hotel Mercure Ancol 3 s/d 5 september 2013

2. Jalankan Jaminan Kesehatan per 1 Januari 2014 Tanpa Pentahapan

3. Angkat seluruh Pekerja Outsourcing BUMN Menjadi Pekerja Tetap

Selasa ( 5/9 ) puluhan ribu buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) melakukan aksi kembali mengingatkan pemerintah bahwa tuntutan kenaikan upah sebesar 3,7 juta untuk DKI Jakarta, dan kenaikan upah minimum 50% untuk Indonesia tidak main-main.

Hari ini kamis, jam 10.00 WIB sebanyak 50.000 massa buruh melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian bergerak mengepung istana Presiden RI menuntut agar presiden SBY membatalkan penerbitan Inpres yang mengatur tentang kenaikan upah buruh. Selain itu, massa aksi menuntut 1 Januari 2014 Jaminan Kesehatan masyarakat berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia bukan bertahap dan penghapusan outsourching di BUMN. Aksi yang sama dilakukan di Gedung sate Bandung yang melibatkan 3000 buruh dengan tuntutan yang sama.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, aksi buruh hari ini merupakan jawaban buruh untuk menolak kembalinya rezim upah murah yang senantiasa merekayasa upah buruh senantiasa menjadi murah, melalui rekayasa hasil survey KHL dan rekayasa mekanisme penetapan UMP oleh anggota dewan pengupahan. Dia menegaskan KSPI menolak seluruh hasil dan rekomendasai rapat forum komunikasi dewan pengupahan se Indonesia yang sedang berlangsung di Hotel Mercure Ancol karena tidak representatif dan ilegal yang di desain untuk memuluskan inpres upah yang direkayasa oleh para menteri terkait dan permainan pengusaha hitam, diantaranya :

Upah minimum diarahkan pada pencapaian hidup layak ( tidak harus 100 % KHL) dan batas tertinggi upah minimum sama dengan KHL ( 100% KHL), tidak lebih.
Kenaikan upah minimum tidak lebih sama dengan tingkat inflasi ( tidak menggunkan lagi produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan metode regresi ) survey KHL dilakukan oleh BPS dan tidak lagi melibatkan lagi unsur buruhPeninjauan besarnya upah minimum diusulkan dilakukan 2 tahun sekali.

Iqbal menghimbau, Presiden SBY agar tidak terjebak mengeluarkan kebijakan Inpres yang dimanfaatkan oknum pemerintah, Apindo, dan Pengusaha Hitam untuk meredam kepanikan mereka, dan akal-akalan mereka untuk kembali pada rezim upah murah yang berdampak pada daya beli buruh akan turun dan bertentangan dengan pidato kenegaraan SBY pada 16 Agustus 2013 yang berkomitmen menjaga daya beli buruh dan masyarakat. Da mengingatkan Presiden SBY, agar SBY tidak dibodohi oleh para Menteri, Apindo, dan Pengusaha Hitam dengan menerbitkan Inpres upah yang akan membatasi kenaikan upah.

Sebab, lanjut dia, Inpres tersebut inkonstutional (cacat hukum), kebijakan menaikan upah minimum merupakan kewenangan Gubernur sesuai UU no 13 tahun 2003, dan dihitung berdasarkan survey kebutuhan hidup layak ( KHL) serta nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta inflasi.n

Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan kembalinya massa buruh melakukan aksi di bundaran HI dan Istana negara ini menunjukan buruh tidak main-main menuntut kenaikan upah Rp.3,7 juta untuk DKI Jakarta dan 50% untuk daerah lain di Indonesia. Setelah sebelumnya (3/9) melakukan aksi pemanasan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta dan mendapat respon positif dari wakil gubernur DKI Jakarta Ahok. Kenaikan upah Rp.3,7 juta untuk DKI Jakarta ini dinilai wajar. Bahkan lanjut dia, Wakil Gubernur Jakarta Ahok menyatakan tuntutan kenaikan upah buruh Rp. 3,7 juta adalah realistis dan akan ditindaklanjuti dengan rapat lanjutan dalam sepekan ke depan.

Terkait, Jaminan Kesehatan yang akan berlaku 1 Januari 2014 Kepala Departemen Komunikasi Informasi KSPI Roni Febrianto menegaskan KSPI akan tetap memperjuangkan 1 Januari 2014 seluruh rakyat Indonesia wajib mendapatkan Jaminan Kesehatan tanpa pentahapan. Serta menuntut, iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp.22.250/bulan dan menuntut jumlah PBI sebanyak 156 juta orang, bukan 84,6 juta orang.

KSPI akan terus berjuang sampai tuntutan mereka disetujui pemerintah. Kalau sampai 1 Januari 2014, masih ada rakyat yang ditolak masuk rumah sakit untuk berobat, maka lanjut dia, buruh dan rakyat akan turun mengepung rumah sakit tersebut.

Sekjen KSPI Muhamad Rusdi mengungkapkan, massa buruh juga akan bergerak menuju kantor kementrian BUMN dan Gedung Jamsostek Jakarta, menuntut agar seluruh pekerja outsourcing di PT Jamsostek dan seluruh BUMN lainnya diangkat menjadi pekerja tetap serta menuntut direksi-direksi BUMN dipecat dari Jabatannya jika mereka tidak segera mengangkat pekerjanya menjadi pekerja tetap.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan, sebagai Direktur perusahaan milik negara, mereka telah memberikan contoh buruk bagi perusahaan lain di Indonesia dengan tidak patuh terhadap ketetentuan UU dan aturan Ketengakerjaan, bahkan dirut Jamsostek tersebut akan memecat sebanyak 900 orang pekerja outsourcing secara sepihak. Dan sangat ironis, jika PT. Jamsostek yang mengelola uang buruh namun digunakan untuk menindas buruhnya. Karenanya tidak ada pilihan, kalau buruhnya di PHK maka direksinya terlebih dahulu yang harus dipecat dari jabatannya.

Aksi diakhiri dengan mendatangi kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tuntutan agar menteri tenaga kerja, Muhaimin Iskandar membubarkan forum komunikasi dewan pengupahan se Indonesia di Hotel Mercure Ancol dan menolak segala hasil yang di putuskan dalam rapat ilegeal tersebut, yang akan dijadikan alat melegitimasi inpres upah murah dan politik upah murah.

Seharusnya Kemenakertrans concern bagaimana aturan mengenai UMP dan KHL bisa dijalankan dengan baik, seperti menyempurnakan 4 item utama KHL yakni : Hitungan perumahan, transportasi, listrik dan air pam yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rill di lapangan.

KSPI juga mendesak adanya penambahan kuantitas item KHL dari 60 item menjadi 84 item, serta mendesak dituntaskannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan.

Terkait hal –hal diatas maka, -KSPI menyatakan sikap:

Terkait Tolak Upah Murah
Menutut kenaikan upah minimum 2014 naik 50% dan ump DKI Rp. 3,7 juta untuk upah 2014.
Menolak Inpres dan mendesak presiden SBY membuat PP pengupahan seperti yang diamanatkan UU 13/2013 pasal 97.
Menyatakan pertemuan forum konunikasi dewan pengupahan se Indonesia di hotel mercure 3-5 September 2013 adalah illegal dan akal-akalan untuk jadi alat legalitas politik upah murah dan menolak segala hasilnya.

Akan terus melakukan penolakan secara bergelombang dengan melibatkan buruh lainnya di kawasan industry strategis di seluruh wilayah Indonesia bila Inpres tetap dipaksakan terbit
Menuntut revisi komponen KHL dari 60 menjadi 84 komponen KHL, dan menyempurnakan item utama KHL yakni : Item rumah, Hitungan transportasi, Listrik dan Air PAM.

Terkait Jaminan Kesehatan
Menuntut dijalankannya jaminan kesehatan 1 Januari 2014 untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa pentahapan, dengan besaran iuran untuk PBI Rp.22.250 untuk 156 juta jiwa.
Bila pada 1 Januari 2014 masih ada rakyat Indonesia yang tidak bisa berobat ke rumah sakit maka KSPI akan mengepung dan mendemo rumah sakit tersebut.

Terkait Outsourcing di BUMN :

Hapus seluruh pekerja outsourching di BUMN dan angkat semua pekerja outsourcing BUMN menjadi pekerja tetap.

Menuntut agar direktur PT Jamsostek dan direksi BUMN lainnya mundur dari jabatannya apabila tidak mengangkat seluruh pekerja outsourcing BUMN menjadi pekerja tetap.
Menuntut Menteri BUMN Dahlan Iskan serius membenahi outsourcing paling lambat akhih September dan stop pencitraan di media.

Aksi besar-besaran akan dilanjutkan daerah Jawa Timur ( 10 September 2013 ), Sumatra Utara ( 11 September 2013 ), Kepulauan Riau ( 10 September 2013 ), Jawa Tengah ( 15 september 2013 ), Sulawesi dan Kalimantan sampai akhir September 2013 .

Puncaknya akan melakukan Mogok Nasional yang akan dilaksanakan antara Oktober sampai November 2013 agar Upah Layak dan jaminan kesehatan seluruh rakyat diberlakukan pada 1 Januari 2014.

Strategi Advokasi Gerakan Buruh


Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa dalam sejarah gerakan buruh telah mewarnai dinamika peradaban manusia. Bahkan gerakan buruh menjadi bagian integral dari kekuatan sosial progresif yang berperan aktif dalam merubah orientasi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial negara. Dalam pandangan Antonio Gramsci, ketertindasan kelas buruh harus dilawan dengan kontra-hegemoni dengan melawan perang disemua lini terhadap kelas borjuis yang melakukan hegemoni. Kelas buruh harus mengartikulasikan kepentingan sektoralnya menjadi kepentinga umum dan merealisasikannya dalam kepemimpinan mordal dan politik. Contohnya adalah dalam akhir-akhir ini kita melihat gerakan buruh menjadi motor utama dalam perjuangan membentuk dan mengawal sistem jaminan sosial.

Politisasi Upah Buruh


Minimum wage is not about economic models, but about how some economic models can be put to the service of political interests. Levin-Waldman, 2001 

Sabtu, 31 Agustus 2013

Parade Seni Buruh Bergema

Buruh Bekasi akan menggelar festival band buruh. Tidak hanya band yang akan tampil, kegiatan ini juga akan menjadi ajang konsolidasi diisi dengan orasi tokoh, lokal dan nasional. “Rencananya juga akan menampilkan tari-tarian,” ujar Sekretaris KC FSPMI Bekasi Mike Latuwael.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua KC FSPMI Bekasi Obon Tabroni menghimbau kepada warga Bekasi untuk hadir dalam acara ini. “Kami tidak membatasi siapapun yang hadir besok di acara parade musik buruh. Kalaulah kepanitiaan dan segalanya kami yang menyiapkan, itu hanyalah faktor teknis. Sesungguhnya besok adalah harinya buruh Bekasi untuk sama-sama bergembira, belajar, dan berkonsolidasi.” ujarnya.

Sabtu, 03 Agustus 2013

[POLITIK]: STRATEGI BARU PERJUANGAN BURUH


Kenapa kita harus berpolitik ??

Sadarkah kita... manusia hidup sehari-hari tak bisa lepas dari “politik”. Semua kebijakan yang ada adalah produk politik. Dari urusan terkecil sehari-hari, sebut saja misalnya harga cabe, pupuk, biaya sekolah, biaya kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Dalam bidang ketenagakerjaan misalnya upah, sistem kerja dan hak-hak buruh lain juga produk politik. Oleh karena itu, agar produk kebijakan yang ada berpihak kepada kaum buruh/rakyat kecil, kita semua tak boleh apatis terhadap politik. Tak boleh urusan politik hanya dipasrahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal tanpa mandat yang jelas .

Senin, 29 Juli 2013

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.Bahwa Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei, diperingati secara rutin oleh para pekerja/buruh diberbagai wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.Peringatan Hari Buruh Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, berguna untuk membangun kebersamaan antar pelaku hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur;

Mengingat :
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989 );
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
4.Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 MEI SEBAGAI HARI LIBUR

KESATU :
Menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur untuk memeperingati Hari Buruh Internasional.
KEDUA :
Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Juli 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Presiden Puji Peran Buruh dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan terima kasih pada kaum buruh di tanah air yang telah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di tanah air. "Jika berbicara tentang pertumbuhan ekonomi tak akan bisa dilepaskan dari buruh dan industri," kata Presiden SBY saat menerima delegasi International Trade Union Confederation (ITUC) yang dipimpinya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sharan Burrow di kantor presiden, Jakarta, Senin (29/7).

Sabtu, 20 Juli 2013

Neoliberalisme dan Perjuangan Buruh


Perbincangan mengenai nasib buruh tidak akan pernah mendapati ujung, ketika kompetisi modal diberi ajang yang lebar; ketika sistem memberikan penghormatan terhadap kepemilikan pribadi. Dan eksploitasi membabibuta terhadap buruh bisa diawali dari fakta ini, dimana buruh sudah dipandang sebagai komoditas yang bebas diperlakukan untuk melipatgandakan keuntungan dari modal yang telah ditanam.

Rabu, 17 Juli 2013

DPP FSPMI Melarang SPA Menerima Anggota KSPI Menjadi Anggota FSPMI

Larangan untuk mengambil/menerima dan meng-SK-an anggota Afiliasi Federasi KSPI menjadi anggota FSPMI kembali ditegaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) melalui suratnya Nomor: 01274/Org/DPP FSPMI/VII/2013 tertanggal 13 Juli 2013.