Sejak Dulu, Hanya Capres Ini yang Giat Perjuangkan Nasib Buruh

Sungguh kasihan buruh. Ini adalah pandangan objektif saya. Saya bukan berasal dari keluarga buruh. Ayah saya adalah seorang pensiunan PNS, masa kerja terakhirnya hanya sebagai salah seorang staf di salah satu kelurahan.

Namun kondisi ekonomi keluarga PNS di masa dulu masih sangat serba sulit. Dan kondisi itulah yang membuat saya beberapa kali juga telah pernah merasakan menjadi seorang “buruh” demi “menambal biaya sekolah dan kuliah saya dulu.

[POLITIK]: STRATEGI BARU PERJUANGAN BURUH

Kenapa kita harus berpolitik ??

Sadarkah kita... manusia hidup sehari-hari tak bisa lepas dari “politik”. Semua kebijakan yang ada adalah produk politik. Dari urusan terkecil sehari-hari, sebut saja misalnya harga cabe, pupuk, biaya sekolah, biaya kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Dalam bidang ketenagakerjaan misalnya upah, sistem kerja dan hak-hak buruh lain juga produk politik. Oleh karena itu, agar produk kebijakan yang ada berpihak kepada kaum buruh/rakyat kecil, kita semua tak boleh apatis terhadap politik. Tak boleh urusan politik hanya dipasrahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal tanpa mandat yang jelas .

Errico Malatesta

 

Adalah tujuan kita bahwa semua orang akan sadar dan berhasil secara sosial. Tapi untuk mencapai akhir ini, sangat dibutuhkan untuk melengkapi seluruhnya dengan sebuah makna hidup dan pembangunan, dan oleh karena itu untuk menghancurkan (tatanan sosial lama) sangat dibutuhkan kekerasan, semenjak satu orang tidak mungkin melakukan hal yang sebaliknya, maka kekerasan akan menyangkal ketidakmampuan tersebut.

*Errico Malatesta*

RIP Errico Malatesta: December 14, 1853 - July 22, 1932.

Rizal Ramli: Lingkaran Kemiskinan Buruh dengan Pendidikan Harus Diputus

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli menyatakan, komersialisasi pendidikan wajar terjadi di sekolah-sekolah swasta. Tatapi sekolah-sekolah negeri ternyata juga mengenakan biaya tambahan amat tinggi, hingga sulit dijangkau 44 juta keluarga buruh dan sebagian besar rakyat Indonesia. Padahal, konstitusi mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pendidikan dan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Saya dapat keluhan dari kawan-kawan di Yogyakarta yang tidak bisa memasukkan anaknya ke Gajah Mada. Mereka harus menyediakan biaya sedikitnya Rp10-20 juta supaya anaknya biasa kuliah di universitas negeri. Bahkan untuk masuk SMP SMA, rakyat harus punya uang Rp2 juta sampai Rp5 juta. Ini jelas sangat berat. Sistem neolib telah membunuh harapan dan masa depan anak-anak buruh dan rakyat kita,” ujar Rizal Ramli di hadapan sekitar 1.000 buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) di Halim, Jaktim, Senin (1/7).

Senada dengan itu, Ketua Umum FSPMI Said Iqbal menyatakan kemiskinan telah menyebabkan daya beli masyarakat sangat rendah. Akibatnya buruh hanya disibukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan dan pakaian. Kondisi ini diperparah lagi dengan sistem outsourcing, sehingga buruh tidak tahu berapa lama akan bekerja, berapa uang yang bisa ditabung, dan bisa dipecat kapan saja ketika pengusaha tidak membutuhkan.
“Karena orang tuanya buruh, maka anak-anaknya pun menjadi buruh. Masa depan buruh benar-benar gelap. Tidak ada kepastian upah, masa kerja, apalagi uang pensiun. Buruh menjadi minder dan tidak punya keberanian menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin, karena takut berhenti di tengah jalan. Kondisi ini melahirkan lingkaran kemiskinan yang tidak berkesudahan,” papar Iqbal.

Di sisi lain, Iqbal bersyukur bahwa perjuangan panjang kaum buruh telah berhasil menghapus upah murah, menghapus sistem outsourcing, dan pensiun. Namun hasil itu tidak serta-merta membuat kesejahteraan buruh naik. Pemerintah masih saja berusaha menunda-nunda pelaksanaanya dengan berbagai dalih.
“Kami tidak akan menyerah. Tahun ini, agenda buruh adalah menaikkan upah, minimal 50% hanya dengan upah yang baik, buruh bisa menyekolahkan anaknya ke tingkat yang tinggi. Dengan begitu, buruh bisa memutus lingkaran kemiskinan yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi,” kata Iqbal.

Baik Rizal Ramli maupun Iqbal sama-sama berpendapat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) telah menggerus kenaikan upah yang baru saja mereka nikmati. Kenaikan yang rata-rata Rp400.000 sampai Rp700.000 menjadi sia-sia karena kenaikan harga BBM itu diikuti naiknya harga berbagai barang kebutuhan.
“Pemerintah hanya menyampaikan sebagaian dari kebenaran, dengan mengatakan BBM yang murah hanya dinikmati orang-orang kaya. Pemerintah tidak mengungkap sisi lain, bahwa ada 77 juta pengendara motor di negeri ini. Pengendara sepeda motor harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp300.000/bulan karena harga BBM naik. Beban itu makin berat, karena dihantam kenaikan harga menjelang puasa, lebaran, dan tahun ajaran baru. Kondisi ini terjadi karena abai dengan nasib sebagian besar rakyatnya,” ungkap Rizal Ramli, calon presiden paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesai.**

Rizal Ramli Kunjungi ‘Omah Buruh’

Jembatan itu sudah lebih dari tujuh tahun mangkrak. Pengerjaan pembangunannya terhenti begitu saja. Dua kawasan industri, MM 2100 dan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Cikarang, Bekasi, yang sedianya tersambung oleh jembatan, hingga kini masih terputus. Pada bagian ujung, sisi jembatan masih menggantung sekitar 25 meter dia atas bibir sungai Kali Malang yang berwarna coklat terang.Di sisi kanan jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 8 meter itu, ada hutan kecil lamtoro dan pepohonan bambu. Di sebelah kiri, masih lamtoro dan pesawahan yang baru saja ditanami.

FNV-prijs voor Indonesische vakbondsheld Said Iqbal

Amsterdam, 15-05-2013

De Febe Elizabeth Velasquez Trade Union Award is op 15 mei tijdens het congres van FNV In Beweging door de kersverse voorzitter Ton Heerts uitgereikt aan de charismatische Indonesische vakbondsleider Said Iqbal.

De vakbondsrechtenprijs van de FNV is dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. De prijs wordt elke twee jaar aan iemand buiten Nederland gegeven, die zich onder moeilijke omstandigheden en met persoonlijke opoffering inzet voor werknemers.
Ton Heerts bij de uitreiking: ‘Indonesische werkgevers noemen je een lastpak. Maar dat betekent in onze kringen dat je het juist heel goed doet. We hopen dat de prijs jou hoop en kracht geeft. Vrijheid van organisatie is voor werknemers de enige weg naar vooruitgang.’

Indonesië

Het gist en borrelt in Indonesië. Lang niet iedereen profiteert van de snel groeiende economie. Vakbondswerk is verre van veilig. Belangrijk representant van een nieuwe generatie vakbondsleiders is Said Iqbal, geboren in Jakarta en afgestudeerd ingenieur.

Inzet Said Iqbal

Als voorzitter van de FSPMI (metaalfederatie) en later ook de KPSI (vakcentrale) weet hij miljoenen mensen op de been te krijgen voor hogere lonen, beperking van flexarbeid en invoering van wettelijke sociale zekerheid. Hierdoor krijgen voortaan ook de allerarmsten gezondheidszorg en alle werkenden een pensioen.

De FNV heeft grote bewondering Said Iqbal en zijn inzet voor Gewoon Goed Werk. Hij komt ook op voor werknemers die werken via onderaannemers en geen rechten hebben. Geen cao, geen ziektekostenverzekering en geen recht om lid te worden van de vakbond. Hij speelt een leidende rol bij de verjonging, de vernieuwing en de grotere eenheid binnen de tot voor kort versnipperde vakbeweging.

Opkomst vakbeweging

Bedrijfsleven en overheid volgen met argusogen de opkomst van een sterke onafhankelijke vakbeweging onder leiding van de nieuwe generatie. Die zorgt voor sensatie door voor haar achterban loonsverhogingen te bereiken van 20 tot zelfs 50 procent. De regering heeft een wet in voorbereiding waarmee ze de vakbondsvrijheid en het stakingsrecht wil inperken. Said Iqbal wordt voortdurend gevolgd, afgeluisterd en geïntimideerd en moet zich vaak dagelijks melden bij de politie.

Working Class Heroes

De vakbond in Indonesië vormt een goede illustratie van de dilemma’s in de discussie over handel of hulp in de ontwikkelingssamenwerking. Nederland heeft te weinig oog voor de positie van werkenden in ontwikkelingslanden die economisch fors groeien.
Om de welvaart eerlijk te delen en armoede te bestrijden, zijn vakbondsrechten onmisbaar. Dat is ook het thema van de documentaire ‘Working Class Heroes’. Said Iqbal is daarin één van de twee hoofdpersonen. De documentaire is gemaakt door Huub Ruijgrok en Arno van Beest in samenwerking met FNV Mondiaal en is donderdag 16 mei te zien in de Balie, Amsterdam. 


Source: Link

Pidato Presiden Buruh Indonesia (Presiden FSPMI & KSPI) di Kongres FNV di Belanda''

Amsterdam, 15-05-2013

Iqbal and Emon at talkshow at launch FNV documentary Working Class Heroes, Amsterdam: no matter the risk, we fight for our ideals!

Berikut Ini adalah Petikan Naskah Pidato Presiden Buruh Indonesia (Presiden FSPMI & KSPI) di Kongres FNV di Belanda:

Tribute to Marsinah

Marsinah…Marsinah…Marsinah

Marsinah buruh pabrik arloji

Marsinah..Marsinah…Marsinah

Marsinah dibunuh Orde Baru

Wahai buruh sedunia…bangkitlah melawan

Hancurkan segala penindasan

Wahai buruh sedunia…bangkitlah melawan

Hancurkan segala penindasan

Pesan dari : OMAH TANI - Batang

Pesan dari :

Omah Tani - Batang...

12 April 2013 - 14 April 2013  Tim Ekspedisi Omah Buruh, belajar dari Omah Tani. Peserta terdiri dari +/- 102 peserta dari 48 PUK SPEE FSPMI Bekasi, yang di kepalai oleh bung Nurdin Muhidin PC SPEE FSPMI Bekasi.

Adalah bapak Handoko Wibowo tinggal di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Batang, adalah tempat persinggahan berbagai kalangan, yang dikenal dengan Omah Tani.

Omah Tani adalah komunitas merupakan gerakan.  Beragam orang seperti petani, lembaga swadaya masyarakat, politikus, dan mahasiswa, datang ke rumahnya, termasuk buruh.
Handoko adalah kontradiksi. Ia berlatar belakang etnis China dan seorang Kristiani di tengah
mayoritas Muslim petani pantai utara Jawa itu. Rumahnya — warisan orangtua — berdiri di atas tanah delapan hektar, di tengah petani penggarap yang rata-rata tidak punya tanah.

Kontradiksi ini pula yang sempat dipertanyakan Partai Rakyat Demokratik ketika berkunjung ke rumahnya beberapa waktu lalu. Itu mempersoalkan kondisi borjuasi Handoko yang kontradiktif dengan kelompok petani yang dia perjuangkan.

"Sulit menjelaskannya, tetapi itulah misteri kehidupan," kata putra sulung pasangan Teguh Budi Wibowo (almarhum) dan Lena Indriana itu.

Keputusannya bertahan sejak tahun 1998 hingga sekarang mendampingi petani Batang merupakan perpotongan pengalaman masa lalu ayahnya, pergaulan masa kecilnya dengan anak petani, serta rasa belas kasihan terhadap nasib petani penggarap Batang.
Ayahnya — orang terkaya di Batang periode 1960- an — ditahan tiga bulan karena di indikasikan anggota Partai Komunis Indonesia oleh orang China sendiri hanya karena aktif di Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki).
Ayahnya juga menjadi korban pemerasan pejabat, sehingga selalu ingin dekat penguasa dan
jenderal.

"Karena itu Ayah mendorong saya belajar hukum, supaya tidak di kurangajari", tuturnya.

Eksperimen politik
 
Sekembalinya ke Bandar tahun 1987 seusai menamatkan kuliah hukum di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, ia mendapati perusahaan cengkeh ibunya bangkrut dan menjadi korban pemerasan. Setelah ikut membantu membereskan utang, tahun 1991 Handoko mendapat izin Pengacaranya. Kasus pertama yang dia tangani adalah kasus ibunya sendiri menghadapi gugatan berhubungan dengan nya.

Kasus keduanya adalah menjadi anggota tim hukum Arief Budiman yang dipecat UKSW pada 31 Oktober 1994. Dari situ ia berkenalan dan belajar dari sejumlah advokat senior yang juga anggota tim, seperti dan Nursyahbani Katjasungkana.

Kasus publik yang akhirnya membuatnya ikut gerakan petani Batang adalah saat menjadi
pengacara Keluarga Korban Limbah Kali Banger Pekalongan. Di Pengadilan Negeri Pekalongan dua tahun lalu kasus ini menang, kecuali ganti rugi yang dianulir dari Rp 750 juta menjadi Rp 50 juta. Sejak itu ia didatangi warga yang berkonflik tanah.

"Kerja reformasi ini seperti kerja di sarang laba-laba. Makin kita berusaha keluar, makin
ditarik", ujarnya.

Pernah ada suatu fase, yaitu 17 Agustus 2001, ia sempat berpikir bekerja di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat. Ia sempat berpamitan kepada teman petaninya. Namun, besoknya rumahnya didatangi petani yang memintanya tidak pergi.

 "Dengan berat hati tidak saya teruskan, tetapi tetap tinggal di sini", katanya.

Mbah Mardjukan (85th), petani yang pernah tinggal 15 tahun di Pulau Buru karena dituduh terlibat Barisan Tani Indonesia tahun 1965, terkesan oleh pidato Handoko yang dinilainya "progresif revolusioner".

"Ia berpidato agar petani segera sadar menuntut haknya atas tanah. Kata-kata 'menuntut hak' itu kan politis", ujar Mbah Mardjukan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Batang Jakub Widodo menyebut Handoko sebagai orang ketiga di peta perpolitikan lokal Batang setelah Bambang Bintoro, Bupati Batang dari PDI-P, dan Agus Tjondro Prayitno, anggota DPR dari Fraksi PDI-P.

"Handoko adalah kekuatan penyeimbang antara Bambang Bintoro dan Agus Tjondro", ujar Jakub.
Meskipun demikian, Handoko sama sekali tidak tertarik masuk ke dunia politik. Berangan- angan pun tidak.

 "Ini bagian dari inkonsistensi gerakan kalau saya masuk politik", ujarnya.

Kini bersama Forum Paguyuban Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP), Handoko "bereksperimen" mengubah gerakan mereka dari gerakan sosial menjadi gerakan politik. Mereka berupaya merebut jabatan politik di pemerintahan desa dan DPRD Batang dengan memperkuat basis  dan representasi. Dengan demikian calon yang diperoleh benar-benar berakar.
Handoko mengaku sedang belajar bagaimana mengubah orang-orang ini menjadi orang yang
demokratis. 

"Harapan saya, mereka menjadi petani dan buruh yang bermartabat", ujarnya.
 
Mengapa kita perlu  "Go Politik ????" Ungkapan Bapak Handoko kepada Tim Ekspedisi Omah Buruh.

"Dulu kita menganggap politik itu kejam, jahat dan pendusta...
Kita sudah terperangkap tipu muslihat mereka, supaya kita Golput...
Secara otomatis mereka akan terpilih wakil mereka (imperialis dan antek2nya) dengan cara membuat DPT siluman dengan embel2 sogokan...
Secara otomatis pula tujuan busuk mereka berjalan mulus tanpa ada pengawas yg benar2 mengawasi pemerintahan, yang ada hanya pengawas bayaran....
Tapi setelah dipikir2, kita memang harus terjun ke ranah politik...
Karena kita bisa menyampaikan aspirasi lewat wakil kita di Pemerintahan...
kita didik mereka, kita angkat mereka dengan tidak mengesampingkan visi dan misi kita, yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia...tanpa embel2 kepentingan pribadi.."

Kesimpulan:

Jika kita terjun ke ranah politik, kaum imperialis dan sejenis akan berpikir panjang untuk membuat koloni jahat, karena ada wakil rakyat yang selalu mengawasi gerak gerik kaum mereka....
Untuk itu, sudah saatnya kita memilih wakil dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja...
Wakil kita akan selalu diawasi dan di pantau kinerja nya...tanpa mengubah visi dan misi....

Siapkah kita memilih pemimpin pemerintahan dari Wakil kita...!!!
Jangan lihat bendera/partainya...

Dikutip dari :

Omah Tani - Batang...

Mohon maaf jika ada keterangan / penulisan kurang pas mohon pencerahan.

Salam solidaritas tanpa batas....

Thanks to   Heru Kakashi

Profil Singkat Presiden FSPMI

Profil Singkat Presiden FSPMI 

Nama                                   :   Ir.H.Said Iqbal, ME

Tempat dan tanggal lahir    :  Jakarta, 5 Juli 1968

Agama                                 :   Islam

Istri                                      :  Ika Liviana, SE

Anak :  Soraya (15 tahun), putri tunggal dan kini tengah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran disebuah perguruan tinggi ternama di Jakarta.

Status dalam keluarga :  Anak ke-6 dari pasangan Syarifah Mahani (Ibu/Alm) dan

Said Djamaluddin (Ayah).

Riwayat pendidikan  :  SMAN 51 Jakarta (1987 tamat sebagai juara umum), Politeknik (Teknik Mesin) Universitas Indonesia, Sarjana (S1) Teknik Mesin Universitas Jaya Baya, Master Ekonomi (S2) Universitas Indonesia. Kerapkali mengikuti kursus/diklat baik didalam maupun diluar negeri berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan (perburuhan). Diantaranya bersama DPR RI pernah menjadi anggota tim perumus UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.2/2004 tentang Pengadilan Perburuhan (PPHI), dan menjadi peserta maupun pembicara dalam sejumlah seminar dan kongres baik tingkat regional maupun dunia yang didadakan di Singapura, Jepang, Jerman, Thailand, Australia, Swiss, Afrika Selatan, Korea Selatan, Hongkong, Brazil, dan Malaysia.

Riwayat organisasi :  1992 -1997  Ketua umum Serikat Pekerja di sebuah perusahaan elektronik tempatnya bekerja dikawasan Bekasi; 1999 – 2006 Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI); 2006 – sekarang  Anggota Dewan Pengupahan Nasional (SK Keppres); 2007 – sekarang Anggota Tripartit Nasional (SK Keppres);  2007 – sekarang Penulis tetap di koran Perdjoeangan dan pendiri Koran Perdjoeangan; 1991 – sekarang Pendiri Yayasan Sosial Keagamaan “Ar-Rasyiid”; saat ini dipergerakan buruh aktif sebagai Presiden KSPI.

Hobby :  Membaca dan bermain sepak bola.

Motto Hidup :  “Hidup untuk memberikan manfaat”.

Latar belakang keterlibatan dalam pergerakan buruh : Dengan profesi sebagai buruh elektronik di Bekasi sejak Maret 1991 hingga kini membuatnya paham akan seluk beluk dan segala permasalahan yang dihadapi oleh buruh.

Apalagi dengan keadaan buruh di tanah air yang sejak dulu sampai sekarang tidak juga mengalami perbaikan nasib dan kesejahteraan. Kebetulan semasa hidup ibundanya sempat menjadi seorang buruh pabrik di Jakarta. Meski mampu menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, namun bersama kedua orangtuanya dahulu pernah merasakan jatuh bangun dalam perekonomian keluarga (dari tingkat keluarga berada menjadi sederhana). Saat bergabung dengan perusahaan ditempatkan pada posisi leader hingga akhirnya kini menduduki jabatan manager.

Aktif di organisasi buruh atas rekomendasi dan dukungan dari pihak perusahaan sejak 1992 sampai sekarang. Keaktifannya dalam gerakan buruh tanpa ada orientasi untuk menduduki jabatan politis/strategis nasional (menjadi Menakertrans atau sejenisnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ditanah air). Sebab memegang sebuah jabatan politis baginya adalah amant, dan sejauh ini Ia yakin dapat memperoleh jabatan tinggi diperusahaan tempatnya bekerja. 

Baginya secara ekonomi, Tuhan sudah memberikan rezeki yang cukup untuk dirinya dan keluarga, tetapi dirinya merasa terpanggil akan keadilan dan kemanusiaan, khususnya bagi para pekerja/buruh yang sebenarnya tidak pernah menuntut upah tinggi namun kelayakan hidup. Sebab separuh dari total jumlah masyarakat Indonesia adalah buruh, tapi kehidupan buruh sejak era presiden Soeharto hinggi kini tidak mengalami perubahan, bahkan selalu dieksploitasi. padahal buruh sangat berperan untuk menopang perekonomian negara.

Suryopranoto, Si Raja Mogok!

Namanya jarang disebutkan dalam deretan pejuang kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, pada masanya, ia adalah salah seorang pemimpin gerakan buruh paling disegani. Dirinya sering disejajarkan dengan Semaun.

Dia adalah Suryopranoto. Selain sebagai tokoh gerakan buruh, Suryopranoto juga anggota Sarekat Islam (SI)—organisasi yang bermula dari perkumpulan ronda kemudian bertumbuh menjadi organisasi massa. Dia pernah memimpin SI cabang Jogjakarta.

Suryopranoto ini punya adik bernama Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Meski kedua-duanya sama-sama punya semangat memberontak terhadap kolonialisme, nama Suryopranoto tak setenar nama Ki Hajar Dewantara.

Sejak kecil “memberontak”

Suryopranoto dilahirkan 11 Agustus 1871. Meski bergelar “Raja Mogok” (De Stakingskoning), Ia tidak berasal dari keluarga proletar. Suryopranoto berasal dari keluarga aristokrat. Nama kecilnya adalah Iskandar.

Ayahnya, Pangeran Suryaningrat, masih keturunan Paku Alam III. Sejak kecil, Iskandar dan adiknya—Ki Hajar Dewantara—dititipkan pada pamannya yang tinggal di desa. Pengalaman inilah yang membentuk karakter Iskandar dan adiknya: bergaul dan sangat dekat dengan Rakyat.

Sejak kecil, Iskandar dan Adiknya sudah berjiwa pemberontak. Iskandar sering membantah gurunya di sekolah dan berkelahi dengan anak-anak Belanda. Tapi, pemberontakannya juga sering mengarah pada tatanan feodal. Konon, Suryopranoto menggergaji gelar “Raden Mas” dari papan namanya.

Ia lulus sekolah OSVIA di Magelang. Sempat menjadi pegawai, namun ditinggalkan karena sering konflik dengan atasannya: orang Belanda. Ia melanjutkan pendidikan di sekolah pertanian di Bogor. Di sinilah, seperti diceritakan Ki Hajar Dewantara, Suryopranoto bertemu Deuwes Dekker alias Danudirja Setiabudi, yang kelak bersama Ki Hajar Dewantara dan Tjipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partij (IP).

Di sini, semangat anti-kolonial Suryopranoto makin terbentuk. Di tahun 1908—seperti dikisahkan Ki Hajar Dewantara—Suryopranoto sudah berembuk dengan pelajar-pelajar STOVIA untuk membikin perhimpunan. Tetapi ia menemui kegagalan. Namun, seperti kita ketahui, organisasi lain berdiri—Boedi Oetomo (BO).

Tetapi Suryopranoto bergabung dengan organisasi ini. Ia menjadi sekretaris BO di Jogjakarta. Namun, jiwa memberontaknya membuatnya sering resah di organisasi priayi ini. Seperti dikatakannya, “jalannya organisasi Boedi Oetomo masih sangat berhati-hati dan lambat.”

Tak lama kemudian, BO mengalami perpecahan. Ia meninggalkan organisasi priayi yang dianggapnya “tidak terasa di kalangan rakyat tingkatan bawah.” Ia pun mengorganisir gerakan bernama “Adhi Dharma”. Gerakan ini, seperti ditulis Takashi Shiraishi di buku “Zaman Bergerak”, mirip dengan badan sosial yang memberi bantuan kepada ‘orang tidak mampu’.

Si ‘Raja Mogok’

Pada tahun 1918, ketika terjadi kerusuhan buruh di pabrik gula Padokan, Jogjakarta, Suryopranoto mengorganisir Arbeidsleiger (tentara buruh). Organisasi ini membantu buruh korban PHK untuk mencari pekerjaan baru dan memberi bantuan keuangan selama mereka mencari kerja.

Tetapi, Suryopranoto juga menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Ia menjadi salah seorang tokoh penting di SI. Pada tahun 1919, terjadi perlawanan rakyat di Garut, Jawat Barat. Ini dipicu oleh kebijakan kolonial memaksa petani menyetor sebagian hasil panennya. Haji Hasan Arif, seorang ulama setempat yang juga anggota SI, memimpin perlawanan rakyat ini.

SI mengirim Suryopranoto untuk membantu perjuangan rakyat di Garut itu. Inilah yang disebut peristiwa “SI Afdeling B”. Gara-gara peristiwa itu, Tjokroaminoto dan Suryopranoto ditangkap penguasa kolonial. Tetapi versi Takashi Shiraishi menyebut Sosrokardono yang ditangkap akibat peristiwa Garut itu. (Mohon koreksi atau masukan mengenai hal ini)

Pada tahun 1917, keresahan di kalangan buruh meningkat. Di Jogjakarta, Suryopranoto mendirikan Personeel Fabriek Bond—Ikatan Buruh Pabrik (PFB). Awalnya, seperti ditulis Ruth T. McVey, PFB hanya beranggotakan 700-an orang. Akan tetapi, setahun kemudian, anggota PFB telah meningkat menjadi 6000 anggota ditambah 2000 calon anggota. Pada akhir 1919, PFB menjadi serikat buruh paling besar dan militan di Jawa, dengan 90 cabang dan 10 ribu anggota.

Nama Suryopranoto sebagai “Raja Mogok” mencuat. Berbagai pemogokan yang dipimpin oleh PFB mencapai kemenangan. Pada saat bersamaan, PFB juga menerbitkan sebuah koran propaganda bernama “Boeroeh Bergerak”. Suryopranoto makin radikal. Dalam pidatonya di kongres SI tahun 1919, ia membandingkan gaji orang Belanda di pabrik gula dan kuli penggali tanah.

Suryopranoto mengatakan, seorang pegawai Belanda dalam pabrik gula, dengan duduk ongkang-ongkang, mendapat persenan tahunan 500.000 rupiah. Sedangkan seorang penggali tanah, yang menggali lubang sedalam 24 kaki, hanya mendapat upah 1,5 sen.

Pada pertengahan 1920, cabang PFB sudah meningkat menjadi 179 dan anggotanya mencapai 31.000 orang. Ini mencakup 90% pabrik gula. Apa pemicu pembesaran organisasi ini? Takashi Shiraishi berusaha memberi jawaban: pemerintah kolonial menganggap pemogokan itu murni “ekonomis” dan hal ini sesuai dengan ketidakpuasan buruh atas rendahnya upah mereka. Sehingga pemerintah kolonial cenderung membiarkan pemogokan itu.

Pada bulan Agustus 1920, PFB menyerukan “pemogokan umum”. Pemogokan ini direncanakan akan menyeret serikat-serikat lain. Untuk diketahui, pada tahun 1916, terbentuk juga serikat lain yang tak kalah kuatnya, yaitu Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB). Serikat ini dipimpin oleh Sosrokardono sebagai ketua dan Alimin sebagai wakil. Nah, pada tahun 1919, PFB dan PPPB bersatu—bersama dengan 22 serikat lainnya, termasuk VSTP, dalam sebuah federasi bernama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB). Inilah federasi buruh pertama dalam sejarah Indonesia.

Nah, balik lagi ke seruan pemogokan PFB pada tahun 1920. Saat itu, ada hal yang luput dihitung oleh Suryopranoto: kesiapan sindikat gula merespon rencana pemogokan ini. Momentum pemogokan sebetulnya sudah tepat: menjelang panen (saat sindikat gula memerlukan banyak tenaga buruh). Hanya saja, sindikat gula sudah menaikkan upah sebesar 20-50%. Selain itu, sindikat gula juga sudah meminta bantuan pemerintah untuk turun tangan. Saat itu, pemerintah kolonial mulai menganggap pemogokan sebagai tindakan “politis”.

Beberapa saat menjelang pemogokan, sindikat gula menebar ancaman: PHK. Banyak cabang-cabang PFB yang ragu untuk mengikuti pemogokan. Pemerintah kolonial juga tak memberi toleransi. Residen Jogjakarta memanggil Suryopranoto ke kantor Keresidenan. Suryopranoto diminta untuk tidak mogok. Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji akan “memperhatikan kegelisahan kaum buruh”.

Kegagalan pemogokan membawa malapetaka. PFB mengalami kebingungan dan putus asa. Cabang-cabangnya banyak yang mundur. Tak lama kemudian, seiring dengan perpecahan di tubuh SI, PFB pun surut. PPBK—federasi buruh pertama itu—mengalami perpecahan: faksi kirinya (Semaun cs) keluar. Dalam kasus perpecahan SI, Suryopranoto berada di pihak pendukung “disiplin partai”.

Pamor Suryopranoto sebagai “Raja Mogok” meredup. Kepemimpinan pemogokan berpindah ke tangan orang-orang kiri. Kini, tiba giliran VSTP untuk bersinar.

Meski berada di barisan pergerakan yang moderat, yaitu SI-putih, Suryopranoto sering terseret spreek-delict (pelanggaran berbicara). Ia pun dipenjara tiga kali karena tuduhan tersebut: pertama di penjara di Malang (1923- 3 bulan), kedua di Semarang (1926- 6 bulan) dan ketiga kalinya di Bandung (1933- 16 bulan).

Sayang, SI juga tak menjadi tempat “perjuangan” yang baik bagi Suryopranoto. Pada tahun 1933, ia dipecat dari keanggotaan karena membongkar kasus korupsi. Saat itu, ia disuruh meminta maaf. Tetapi ia menolak.

1935, sekeluarnya dari penjara Sukamiskin, Bandung, kondisi kesehatan Suryopranoto mulai merosot. Ia mulai mengurangi aktivitasnya di lapangan pergerakan. Ia kemudian mengurusi dan mengajar di sekolah Adhi Dharma.

Pasca proklamasi kemerdekaan 1945, Suryopranoto banyak mengajar di sekolah “Taman Siswa”—sekolah yang dibangun adiknya, Ki Hajar Dewantara. Pada 15 oktober 1959, Suryopranoto menghembuskan nafas yang terakhir di Cimahi, Jawa Barat. Ia dimakamkan di makam keluarga di Yogyakarta. Presiden Sukarno memberinya gelar “Pahlawan Kemerdekaan Nasional RI”.

TIMUR SUBANGUN, Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Source: Link

Kongres Industriall Global Union

Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah serta membuat Konfensi ILO tentang Penghapusan Outsourcing dan Upah Murah, lakukan sekarang bukan nanti. 

Demikian pandangan Presiden FSPMI dalam sambutannya di Kongres Industriall Global Union di Copenhagen, Denmark.