Surat tertanggal 19 Januari 2013 itu sudah saya baca seminggu yang lalu. Ditujukan kepada DPW FSPMI, KC/PC SPA FSPMI, dan PUK SPA FSPMI se-Indonesia. Berisi tentang instruksi organisasi terkait dengan kegiatan HUT FSPMI Ke-14.
Dalam surat bernomor 0971/Org/DPP FSPMI/I/2013 ini, DPP FSPMI meminta kepada seluruh PUK SPAI FSPMI untuk memasang bendera FSPMI sekurang-kurangnya 15 bendera untuk setiap unit kerja. Selain bendera, setiap PUK SPA FSPMI juga diminta untuk memasang spanduk bertemakan HUT FSPMI Ke-14 di depan lokasi perusahaan masing-masing. Adapun pemasangan bendera dan spanduk ini akan dilakukan selama 1 minggu, mulai tanggal 3 sampai dengan 10 Februari 2013.
Selain di depan perusahaan, pemasangan bendera dan spanduk juga akan dilakukan di jalan-jalan utama. Kibaran bendera FSPMI di seluruh wilayah negeri ini, sekaligus hendak meneguhkan komitment FSPMI untuk berjuang dari pabrik ke publik, sebagai bentuk sumbangsih kaum buruh untuk rakyat Indonesia.
Puncak kegiatan HUT FSPMI yang jatuh pada tanggal 6 Februari 2013, akan diperingati dengan Rally dan Aksi Nasional FSPMI dari Bundaran HI – Jl. MH. Thamrin menuju Istana Negara dan Gedung DPR RI. Tidak tanggung-tanggung, FSPMI mentargetkan aksi ini diikuti oleh 50.000 anggota FSPMI. Jumlah itu berasal dari Jakarta (3.000); Bogor (7.000); Depok (1.000); Tangerang (7.000); Bekasi (35.000); Karawang (7.000); Purwakarta (1.000); Serang (500); Cilegon (500); dan Bandung Raya (500).
Berkaitan dengan pelaksanaan Rally dan Aksi Nasional tersebut, seluruh PUK SPA FSPMI yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat diminta untuk melakukan perundingan/dialog dengan pihak management perusahaan agar dapat mengganti hari kerja pada saat aksi nasional FSPMI tersebut berlangsung.
Ya, ganti hari. Saya kira, ini adalah bentum win-win solution. Anggota FSPMI bisa terlibat dalam aksi nasional ini, sementara jam kerja tidak akan berkurang. Tidak ada yang dirugikan.
Aksi serupa tidak hanya dilakukan di Jakarta. Diluar wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada saat yang bersamaan FSPMI juga akan melakukan aksi dengan tujuan Kantor Gubernur setempat dengan mengerahkan seluruh sumber daya anggota FSPMI di setiap daerah.
Adapun isu yang akan diusung dalam pelaksanaan aksi nasional kali ini adalah: (1) Laksanakan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat; (2) Laksanakan jaminan pensiun untuk seluruh pekerja; (3) Upah layak 84 item KHL; (4) Tolak kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) dan (5) Tolak penangguhan UMK/UMK Tahun 2013.
Ini artinya, prioritas program FSPMI untuk tahun 2013 masih terkait dengan jaminan sosial dan penolakan terhadap upah murah. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden FSPMI Ir. H. Said Ikbal, ME dalam beberapa kesempatan, bahwa jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia per 1 Januari 2014 adalah mutlak harus dijalankan.
Bagaimana dengan upah? Apakah kaum buruh masih belum puas dengan nilai upah minimum yang sudah tembus hingga mencapai 2,2 juta rupiah?
Saya kira, belum. Selain karena banyaknya intrik jahat untuk merampas hak kaum buruh untuk mendapatkan upah layak, angka 2,2 juta juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Indonesia adalah negeri yang pertumbuhan ekonominya nomor 2 (dua) terbaik di dunia. Apalagi Presiden SBY dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan, “selamat tinggal upah murah.” Maka wajar, jika di tahun depan pun, upah sekurang-kurangnya juga harus naik 30% dari yang sekarang.
Bersiaplah menyongsong era baru bagi dunia perburuhan. Jangan tinggal diam. Pastikan kalian menjadi salah satu pelopor bagi terciptanya perubahan.
Source:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar