Siaran Pers KSPI menjelang Mayday, KSPI akan Kepung Istana, DPR & 6 Kementrian

KSPI akan Kepung Istana & 6 Kementrian Perjuangkan Jaminan Kesehatan, Upah Layak, Tolak kenaikan harga BBM, Hapus Outsourcing.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan sikap menolak upah murah yang ada di Indonesia, saat ini upah untuk pekerja masih dibawah 84 KHL. Maka, KSPI akan terus berjuang mendesak pemerintah agar upah buruh sesuai dengan 84 item KHL, bukan 60 item KHL.

Berdasarkan data statistik upah minimum di Asia dan sekitarnya tahun 2012, upah minimum di Indonesia masih lebih rendah di banding negara ASEAN, Indonesia hanya lebih tinggi dibanding Kamboja dan Vietnam. Nilai upah minimum tertinggi bulanan Indonesia tahun 2012 hanya US$ 161,3 per bulan upah ini masih jauh dari upah minimum tertinggi Thailand yang mencapai US$ 283,54 per bulan. Melalui data yang diperoleh KSPI dapat diuraikan upah minimum Negara Asia dan sekitarnya sebagai brikut; posisi upah minimum Indonesia jauh tertinggal dibanding Australia sebesar US$ 3,901.89 per bulan menyusul New Zealand US$ 2,620.09 perbulan lalu Jepang dengan upah US$ 2560.72 per bulan.

Sementara itu, lanjut dia, untuk Jaminan Sosial lebih dari 100 juta jiwa masyarakat belum tercover sebagai peserta BPJS pada 1 Januari 2014. Berdasarkan data 2012 tercatat hanya 151,548,981 jiwa dari 251,857,940 jiwa penduduk Indonesia yang terjamin dalam program BPJS. Diantaranya; peserta Askes PNS sebesar 17,2 juta jiwa, TNI Polri sebesar 2,2 juta jiwa, peserta Jamkesmas 76,4 juta jiwa, peserta JPK Jamsostek 5,6 juta jiwa, peserta Jamkesda 31,9 juta jiwa, jaminan perusahaan 15,3 juta jiwa, dan peserta askes komersial 2,8 juta jiwa. Pemerintah hanya menaikan coverage bagi orang miskin sebesar 10 juta , dari 76 juta menjadi 86 juta.

Terkait kenaikan BBM, KSPI menolak dengan tegas kenaikan harga BBM, karena berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan dasar masyarakat, yang akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. KSPI melihat pemerintah tidak pernah serius untuk mengatasi permasalahan BBM, janji untuk membangun infrastruktur, nyatanya tidak pernah dilakukan dengan maksimal.

Melihat berbagai permasalahan tersebut yang akan memberatkan kepentingan buruh dan rakyat, KSPI juga akan melaksanakan aksi dengan jumlah massa 200 ribu, dengan tuntutan ke pemerintah agar segera mengurungkan niatnya menaikan harga BBM, mendesak pemerintah agar mengimplementasikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat yang merupakan amanah UU SJSN dan UU BPJS per 1 Januari 2014 tidak bertahap. Serta merevisi permenaker no 13/2012 ttg Kebutuhan Hidup layak ( KHL) dari 60 item menjadi 84 item.

Bila, pemerintah tidak memperdulikan tuntutan buruh, KSPI bersama MPBI akan melakukan aksi Mogok Nasional dengan keluar dari pabrik dan mematikan mesin-mesin produksi, dengan 10 juta buruh diseluruh kawasan industri di Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2013 saat presiden SBY membacakan nota keuangan di DPR.