Gerakan Buruh dalam Pusaran kepentingan Ekonomi & Politik

Pengantar
Catatan sejarah memperlihatkan kepada kita, bahwa bangsa yang kaya raya ini selalu menjadi perhatian para penjajah dunia untuk mencari barang-barang komoditas yang laku di perdagangan international, mulai dari komoditi rempah-rempah yang menjadi rebutan portugal, spanyol dan (VOC ) Belanda di abad XV, kemudian komoditi teh, karet, kelapa sawit, dimana rakyat Indonesia diambil alih lahannya dan dipaksa menanam tumbuhan-tumbuhan yang menjadi komoditi international.

Hingga saat ini, Indonesia dengan kekayaan emas, gas, minyak dan batubara menjadi incaran setiap perusahaan penjajah. Perusahaan-perusahaan besar secara langsung ataupun mengunakan tangan pemerintah telah merampas hak kesejahteraan buruh dan rakyat selama bertahun-tahun.

Dari rentetan perjalanan panjang tersebut, nasib buruh Indonesia sangat miris nasibnya, apalagi era kerja rodi dan romusha di era penjajahan Jepang. Gerakan buruh Indonesia baru muncul awal abad 20. Dan Kita pahami sekarang, bahwa hingga kini nasib buruh Indonesia masih jauh dari kesejahteraan. Upah buruh Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN apalagi Hongkong, Korea Selatan dan Jepang, apalagi negara Eropa.

Selain upah rendah, kualitas jaminan sosial Indonesia masih sangat minim kualitasnya, Belum mengcover jaminan kesehatan seumur hidup, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan pengangguran. Selain itu, pemerintah belum memberikan jaminan kepastian kerja, pemerintah masih mementingkan kepentingan pengusaha dengan menjalankan kebijakan Flexibility labor market (pasar kerja flexibel) dan cuek terhadap nasib buruh yang ter PHK. Negara hanya berfungsi sebagai administrasi saja dari kepentingan korporasi internasional dan mafia lokal.

Untuk memahami, mengapa bagaimana suatu negara menjalankan kebijakan politik ekonominya, kita bisa cermati, model sistem pembangunan dunia, antara lain ;

1. Model Neo Liberalisme
Sistem Neoliberalisme dikembangkan oleh Ronald Reagen Presiden Amerika di era 1980an, dengan ciri-ciri terpenting :
a. Kepercayaan penuh pada mekanisme pasar dan sektor swasta
b. Peran negara dibatasi dalam minimum peran tradisionalnya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan saja
c. Politik fiskal ( pajak yang rendah misalnya) dan moneter ( politik bunga rendah misalnya )
d. Pemotongan subsidi ( kesehatan, energi)

2. Model Welfare State
Model welfare State ( negara kesejahteraan ) dijalankan oleh negara-negara skandinaia ( Swedia, Finlandia, Denmark dan Norwegia) dan negara-negara dimana partai sosialis memerintah atau warna kemasyarakatannya mengadopsi aspirasi kaum sosialis demokrat seperti Perancis, Spanyol, jerman, dan Inggris, beberapa ciri yang menonjol dari model ini adalah :
a. Sistem perpajakan progresif bersamaan dengan sistem Jaminan sosial yang sangat efektif untuk melindungi lapisan sosial yang lemah, semua itu merupakan hasil dari regulasi sosial yang cerdas oleh negara dalam konteks historis yang spesifik, proses yang kompleks serta berbagai hasil transformasi gradual dan evolutif serta dengan waktu yang panjang.
b. Aktor swasta sebagai agen pertumbuhan ekonomi yang efesien dimana mekanisme pasar sepenuhnya menyampaikan sinyal-sinyal yang memberikan arah untuk pengambilan keputusan bagi kalangan swasta, tanpa ada ruang yang terdistorsi oleh perilaku birokrasi atau aktor negara.
c. Kekuatan serikat buruh yang sangat menentukan, berdampingan dengan sistem parlemen yang efektif, dengan terdapatnya partai-partai yang memerintah dan partai oposisi sehingga terjamin proses check and balance dalam rangka merealisasikan hak-hak politik dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Catatan :
Model ini telah menjadi obsesi yang kuat bagi para pendiri republik kita dengan bung Hatta sebagai figur sentralnya UUD 1945 mengandung semangat ke arah model ini.

3. Model Negara Kemakmuran
Negara kemakmuran ala Jepang dengan ciri-ciri terpenting :
a. Negara menjadi sentral dalam penentuan keputusan jangka panjang; pertumbuhan ekonomi, konsensus antar lembaga, pengembangan teknologi dan seterusnya. Negara melakukan sangat sedikit campur tangan dalam tingkat pelaksanaannya. Swasta lah yang sepenuhnya menjabarkan dan merealisasikan keputusan-keputusan jangka panjang tersebut.
b. Kemitraan negara/birokrasi dengan kaum wiraswasta dalam rangka merebut pasar dunia.
c. Sistem subsidi untuk kebutuhan pokok yang menjamin secara efektif proses redistribusi kepada para petani serta kelas-kelas sosial yang rendah lainnya.

4. Model Populis
Ala negara –negara Komunis, khususnya yang dianggap unik adalah RRC dengan ciri-ciri terpenting :
a. Hard Policy untuk memaksa masing-masing aktor ekonomi memperoleh sesuai dengan kebutuhannya dengan pembangunan besar-besaran sistem komune-komune dalam rangka sistem langsung untuk pemecahan masalah ledakan-ledakan penduduk, pengangguran dan kemiskinan massal.
b. Sistem monopoli pengambilan keputusan oleh sekelompok kecil komite sentral partai dengan penutupan total hak berbeda dalam menentukan arah dari semua sub sistem kenegaraan.
c. Peran yang sangat besar dan sangat menentukan dari aparat represi dan kontrol politik untuk menjamin efektifnya sistem mereka.

5. Model Islam ( era umar bin abdul Azis )
a. Berbasis kesadaran persaudaraan yang kuat untuk saling membantu yang sedang kesusahan
b. Pembiayaan negara dan program sosial berbasis : pajak, infaq, shadaqah, wakaf.
c. Tidak penumpukan tanah dan harta kekayaan.
d. Diperlukan proses pembinaan yang kuat untuk membangun kesadaran dari setiap individu bahwa semulia-mulia dan bahagia didapat ketika banyak memberi atau berkorban pada orang lain, selain dalam rangka distribusi kekayaan.
e. Tidak ada kepemilikan harta dan kekayaan dalam Islam, karena harta dan kekayaan adalah titipan Allah.

Transformasi gerakan buruh Indonesia : dari wacana pabrik menjadi wacana publik
Bila dalam pembentukan awal gerakan serikat buruh Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemerdekaan bangsa, maka sejak Di jadikannya serikat buruh dalam wadah FBSI oleh Rezim Suharto pada tahun 1973 hingga 1998 praktis gerakan buruh kehilangan ruh perjuangannya. Pada periode tersebut, gerakan buruh terjebak pada isu-isu pabrik dan sektoral saja, tidak mampu keluar dari kooptasi rezim Suharto.

Pasca Suharto jatuh pada tahun 1998, kemudian Presiden Habibie membuka kran demokrasi dan kebebasan berserikat, hingga kini tumbuh berkembang hampir seratus Federasi dan 6 konfederasi serikat pekerja. Hanya saja baru tahun 2009 akhir tumbuh kesadaran perjuangan sistem, sementara periode 1998-2008, perjuangan serikat pekerja masih berkutat pada permasalahan isu pabrik saja.

Orientasi gerakan mewujudkan “Negara Kesejahteraan”

Belajar dari negara welfare state bahwa, untuk bisa hidup sejahtera diperlukan sebuah model negara yang menjalankan sistem jaminan sosial untuk mensejahterakan anggotanya. Pada titik ini kita pahami bahwa, kesejahteraan buruh dan keluarganya tidak bisa sepenuhnya diminta oleh perusahaan, perlu campur tangan pemerintah untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, karena negara didirikan untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya.

Positioning gerakan buruh
Ketika gerakan buruh hanya berkutat pada wacana pabrik saja ( perundingan upah, Perundingan PKB, union busting ), maka sangat sulit buruh akan berkembang. Perlu penyadaran secara masif kepada seluruh anggota serikat buruh bahwa untuk sejahtera itu perlu perubahan sistem dan regulasi negara, melalui penguatan serikat buruh, untuk itu diperlukan roadmap gerakan buruh untuk mewujudkan negara kesejahteraan :
1. Tahapan ideologisasi melalui kajian dan pengkaderan yang kuat
2. Menjadi pressure group ( kelompok penekan), dengan membangun akar rumput yang solid dan militan
3. Strategic group ( menawarkan & sosialisasi konsep kesejahteraan)
4. Penguatan peran Sosial Kemasyarakatan ( sinergi dengan berbagai elemen bangsa)
5. Penguatan peran politik ( masuk ranah politik ), berkoalisi dengan partai politik atau membentuk partai politik.

Kesimpulan & Penutup

Mencermati paparan diatas, kita pahami bahwa peran negara menjadi penting. Hanya saja negara akan berfungsi dengan benar mensejahterakan rakyatnya ketika negara mempunyai konsep yang jelas dan diisi oleh civil society yang kuat. Gerakan buruh sebagai bagian dari civil society yang terorganisir menjadi harapan banyak pihak untuk ambil bagian membenahi negara, disamping LSM, mahasiswa. Untuk bisa mempunyai posisi tawar yang kuat, maka transformasi gerakan dan tahapan-tahapan membangun gerakan harus menjadi concern kuat buruh Indonesia, jika tidak ....maka kesejahteraan buruh hanyalah utopia dan angan-angan belaka.

Kebangkitan awal tahun 2012, adalah simbol kebangkitan grassroot yang harus disambut oleh kebangkitan kelas menengah. Karena gerakan aksi massif tanpa dukungan kelas menengah sulit untuk berhasil. Negara yang telah tersandera oleh berbagai kepentingan, entah korporasi asing ataupun mafia lokal perlu direbut kembali.

Salam Perjuangan

Muhamad Rusdi
0812 8904 1000

Sumber : Diolah dari berbagai sumber
1. Ekonomi Politik & Pembangunan ( Prof Dr Didin Damanhuri) IPB Press
2. Sarekat Islam mencari Ideologi 1924-1945( Nasihin ), Pustaka Pelajar